logo mahkamah agung

Pengumuman

Artikel

Contoh Blanko Perkara Gugatan Dan Permohonan

Berita Terkini

Alur Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009

1.      Penerimaan di Meja Pengaduan yang dicatat oleh Panmud Hukum  dalam Buku Agenda Pengaduan
2.      Diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep

2.1.   Diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau

2.1.1.      Penelaahan Awal oleh WKPTA Riau
2.1.2.      Penelaahan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah
2.1.3.      Penyampaian Hasil Penelaahan kepada WKPTA Riau
2.1.4.      Penyampaian Hasil Penelaahan kepada KPTA
2.1.5.     Penetuan layak atau tidaknya pengaduan ditindak lanjuti untuk KPTA Riau
2.1.6.      Pembentukan Tim Pemeriksa (jika pengajuan dianggap layak)
2.1.7.      Pemeriksaan (konfirmasi, Klarifikasi Penelitian, Pemeriksaan, dan Investigasi) atas Terlapor
2.1.8.      Pembuatan LHP
2.1.9.      LHP diteruskan kepada KPTA lalu kembali ke poin 2.1.4
2.1.10.  LHP diteruskan kepada Kepala BAWAS MARI dalam waktu maks 15 hari setelah dari poin 2.1.4
2.1.11.  Diteruskan kepada Ketua Muda Pengawasan disertai pertimbangan, pendapat dan saran
2.1.12.  Diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung
2.1.13.  HUKUMAN DISIPLIN

2.2.   Diteruskan kepada Badan Pengawas MARI dalam hal kewenangan BAWAS

2.2.1.      Diteruskan kepada Irwil untuk dilakukan penelaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas
2.2.2.      Penyampaian Hasil penelaahan dan Rekomendasi kepada BAWAS MARI
2.2.3.      Penyampaian Hasil Penelaahan & Rekomendasi kepada Ketua Muda Pengawasan MARI
2.2.4.      Penentuan layak/tidak pengaduan ditindak lanjti  disampaikan kepada Kepala BAWAS MARI
2.2.5.      Pembentukan Tim Pemeriksa (jika pengajuan dianggap layak)
2.2.6.      Pemeriksaan (konfirmasi, Klarifikasi Penelitian, Pemeriksaan, Investigasi) atas Terlapor
2.2.7.      Pembuatan LHP
2.2.8.      Diteruskan kepada Kepala BAWAS MARI
2.2.9.      Diteruskan kepada Ketua Muda Pengawasan disertai pertimbangan, pendapat dan saran
2.2.10.  Diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung

2.2.11.  HUKUMAN DISIPLIN
Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009. Bisa di lihat/didownload disini >>> Klik Disini

Keterangan:
Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :
Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain.
Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat.
Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut – larut.
Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

 

Agenda Kegiatan Kantor


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Kunjungi

JDIH Mahkamah Agung RI

TypographyPeraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi.

Kunjungi

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI.

Kunjungi


pengaduan simari komdanas sipp direktori
sikep abs lpse jdih perpus