Disamping pemenuhan biaya mutasi, satu lagi yang mesti diperhatikan dalam proses mutasi pegawai di lingkungan peradilan agama terutama hakim adalah keluarga.

Demikian yang disarankan oleh Iskandar Raja, Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilag saat diskusi pada Raker Badilag di Bandung, Rabu pagi (22/2/2012).

Hal tersebut menurutnya sangat penting, karena dikhawatirkan pegawai yang jauh dari keluarga dapat memunculkan problem-problem baru.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Tenaga Teknis Peradilan Agama, Purwosusilo menjelaskan bahwa saat ini saran-saran tersebut sebagian sudah dilakukan terutama untuk suami istri yang kedua-duanya bekerja di lingkungan peradilan agama.

Yang sulit, menurutnya adalah jika suami istri tersebut yang satu bekerja di lingkungan peradilan agama dan satu lagi bekerja di luar peradilan, pegawai Pemda misalnya.

Satu lagi yang belum bisa dikabulkan adalah jika beralasan pindah turut suami, padahal si pegawai tersebut belum menempuh waktu kerja minimal di satker yang dia tempati.

Pada intinya, Purwosusilo menekankan bahwa mutasi itu merupakan bagian dari kesejahteraan pegawai dan tidak sedikitpun niat untuk mempersulit kepindahan seorang pegawai jika pegawai tersebut sudah layak untuk dipindahkan. (Badilag)