“Kami baru saja mengirim data penilaian website dan publikasi putusan melalui e-mail,” kata Rachmadi Suhamka melalui gagang telpon, belum lama ini. Yang diajak bicara Panitera/Sekretaris PTA Surabaya itu adalah anggota Tim Redaksi badilag.net.

Kami segera mengecek e-mail. Di inbox, terdapat surat elektronik dari PTA Surabaya, yang dilengkapi lampiran file berformat Pdf. Dari situ kami mendapat informasi bahwa PTA Surabaya telah melakukan penilaian terhadap 37 website PA di wilayah Jawa Timur. PA Bangil meraih poin tertinggi (31 poin) dan poin terendah (20 poin) didapatkan PA Sumenep. Banyak PA yang memperoleh poin sama.

Ya, PTA Surabaya merupakan salah satu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama yang rajin mengirim laporan penilaian website. Penilaian itu dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1894/DjA.1/HM.00/VI/2011.

Sekadar mengingatkan, melalui surat tertanggal 27 Juni 2011 itu, Dirjen Badilag mengharuskan seluruh PTA/MSy Aceh menilai website PA/MSy di wilayah yurisdiksinya. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada standar penilaian yang telah disusun NLRP (National Legal Reform Program). Penilaian itu dilaksanakan tiap tiga bulan dan hasilnya dikirim ke Badilag.

Dengan surat itu, sesungguhnya Dirjen Badilag menginginkan agar pengelolaan website di lingkungan peradilan agama berlangsung sustainable, sehingga apabila dilakukan penilaian oleh pihak luar, tidak ada website PA yang tidak aktif atau kurang lengkap kontennya.

Hal itu searah dengan inisiatif AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice)—sebuah lembaga yang didanai Ausaid—melakukan penilaian terhadap website resmi pengadilan, sebagaimana pernah dilakukan oleh NLRP.

Ternyata sudah dinilai

Berdasarkan kabar yang kami terima, akhir tahun 2011 lalu AIPJ secara diam-diam telah melakukan assessment terhadap website-website pengadilan.

Sasaran penilaian bukan hanya pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama, tapi juga seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan.

Tim Penilai sengaja memakai metode yang mereka sebut sebagai ‘canded’ agar proses penilaian berjalan objektif. Ini sekaligus melanjutkan model penilaian yang dipakai NLRP sebelumnya.

Berbeda dengan beberapa penilaian sebelumnya yang mengacu kepada SK KMA 144/2007, kali ini penilaian dilakukan dengan merujuk pada SK KMA1-144/2011.

Kemungkinan besar, hasil penilaian akan dikhalayakkan dalam bentuk buletin pada April 2012.

Dengan demikian, beruntunglah pengadilan-pengadilan yang rajin dan tekun mengelola website-nya. Ternyata penilaian yang dilakukan PTA/MSY Aceh selama ini bukan hanya penting, tapi juga dapat berbuah manis. Ya, siapa tahu mendapat durian runtuh berupa Religious Court Website Award edisi ke-2. (Badilag)