Selama tahun 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama menerima 363.041 perkara atau meningkat 13,17 persen dari tahun 2010 yang berjumlah 320.788 perkara.

Data tersebut diperoleh badilag.net dari Naskah Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

Data itu juga menyebutkan, sisa perkara tahun 2010 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah seluruh Indonesia berjumlah 62.896. Jika ditambah perkara masuk yang berjumlah 363.041, maka perkara yang ditangani 343 PA/MSy selama 2011 adalah 425.937.

Dari total 425.937 perkara itu, 20.350 perkara dicabut dan 333.368 perkara berhasil diputus. Dengan demikian, di akhir tahun 2011 perkara yang tersisa berjumlah 72.219.

PA-PA di wilayah Jawa Timur masih menjadi pemegang rekor penerima perkara terbanyak. Selama 2011, 38 PA di bawah yurisdiksi PTA Surabaya menerima 93.532 perkara.

Sebaliknya, PA-PA di wilayah Nusa Tenggara Timur menerima perkara paling sedikit. Selama 2011, 14 PA di bawah yurisdiksi PTA Kupang hanya menerima 424 perkara.

Selalu naik

Selama lima tahun terakhir, jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama selalu naik. Pada tahun 2007, PA/MSy ‘hanya’ menerima 217.084 perkara, tetapi pada tahun 2011 PA/MSy menerima 363.041 atau meningkat hampir 65 persen dibanding tahun 2007.

Data perkara yang diterima PA/MSy selama lima tahun terakhir

Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Badilag, meningkatnya jumlah perkara yang diajukan masyarakat ke PA/MSy selain disebabkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, juga karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

Sementara itu, sisa perkara di PA/MSy selama lima tahun juga selalu meningkat.  Sisa perkara tahun 2011 naik sekitar 15 persen dibanding tahun 2010.

Data sisa perkara PA/MSy selama lima tahun terakhir

Dalam Laporan Tahunan Ditjen Badilag disebutkan, kecenderungan meningkatnya sisa perkara ini terjadi karena penambahan tenaga hakim PA/MSy tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah perkara yang masuk. Selain itu, belum proporsionalnya penempatan tenaga hakim di sejumlah daerah dibandingkan dengan beban kerja juga diduga jadi penyebabnya. (Badilag)