logo mahkamah agung

Pengumuman

Artikel

Berita Terkini

Penilaian Kinerja Pengadilan, Dirjen Badilag Pantau Melaui SIPP

Mulai pekan pertama Oktober 2018, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. akan melakukan penilaian kinerja melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penilaian dilakukan terhadap 359 pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

 “Penilaian kinerja pengadilan ini akan dilakukan setiap satu atau dua minggu sekali, mulai minggu ini” tegasnya kepada Tim Audit Ditjen Badilag di ruang rapat Dirjen, Kamis (4/10/2018).

Penilaian terhadap pengadilan dilakukan bukan berdasarkan kelas pengadilan, namun berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Pengkategorian ini bertujuan agar penilaian bisa lebih proporsional karena berdasarkan beban kerja yang diterima.

Pengadilan akan dikelompokkan berdasarkan jumlah perkara yang diterima tahun lalu. Kategori I, yaitu pengadilan yang menanngani lebih dari 5.000 perkara, kategori II yang menangani 1.000 sampai 5.000 perkara dan ketegori III, yang menangani dibawah 1.000 perkara pertahunnya.

Adapun komponen penilaiannya meliputi 2 komponen utama, yaitu penyelesaian perkara dan minutasi. Untuk penyelesaian perkara akan dinilai berdasarkan waktu penyelesaian perkara yaitu perkara yang dapat diselesaikan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan lebih dari 5 bulan. Sedangkan untuk minutasi perkara didasarkan pada waktu penyelesain minutasi yaitu 1 hari, 1 sampai 7 hari, 7 sampai 14 hari dan lebih dari 14 hari.

Dalam rilis ini akan ditampilkan seluruh pengadilan dengan acuan kinerja yang memenuhi penilaian diatas 75% akan berada di zona hijau, di bawah 75% namun diatas 50% berada di zona kuning dan di bawah 50% berada di zona merah. (Badilag)

Berita Lainnya

  • Berita Seputar Kepri

    #Belum ada berita lainnya untuk ditampilkan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas