TUJUH PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN AGAMA : PENYELESAIAN PERKARA, MANAJEMEN SDM, PENGELOLAAN WEBSITE, PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI, IMPLEMENTASI SIADPA, PENGAWASAN DAN “JUSTICE FOR ALL”
panjang

tabayyun

INFORMASI PERKARA
 
Nama  
Nomor Perkara        

Ini Prioritas Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2015

Badilag telah memiliki kriteria hakim peradilan agama yang akan diprioritaskan untuk dipromosikan dan dimutasikan pada tahun ini.

Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. mengungkapkan, tahun ini Badilag akan memprioritaskan promosi dan mutasi kepada hakim-hakim yang bertugas di luar Jawa dan sedang sakit, dengan bukti surat keterangan dari dokter.

 

Sekarang, Pejabat Eselon III dan IV Wajib Menyampaikan LHKASN

Saat ini, bukan saja penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dibebani kewajiban yang sama untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

"Kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

 

23 Orang Ikut Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Agama Tahun 2015

Seleksi calon hakim agung kembali digulirkan Komisi Yudisial. Tahun ini, KY akan memilih delapan calon hakim agung, dengan rincian dua orang untuk Kamar Pidana, dua orang untuk Kamar Perdata, satu orang untuk Kamar Agama, satu orang untuk Kamar Militer dan dua orang untuk Kamar Tata Usaha Negara.

 

PENYAMPAIAN SPESIFIKASI SERVER TAHUN ANGGARAN 2015

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 51/Bua.1/OT.01.1/2/2015 tanggal 16 Februari 2015. Adapun surat tersebut mengenai Penyampaian Spesifikasi Server Tahun Anggaran 2015, yang ditujukan kepada Yth. para Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

 

Sudah Saatnya KHES Direvisi?

Perlu tidaknya revisi KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menjadi salah satu topik pembicaraan pada rapat koordinasi penguatan hukum dan penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan syariah yang diselenggarakan OJK di ruang rapat OJK, Senin (16/2/2015).

 

Kamar Agama-Badilag Jadi Anggota Working Group Perbankan Syariah

Kamar Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dimasukkan dalam Kelompok Kerja atau Working Group Perbankan Syariah (WGPS). Unsur peradilan agama perlu ada di WGPS, karena posisi peradilan agama sangat strategis, guna memperoleh kepastian hukum jika terjadi sengketa-sengketa di bidang perbankan dan keuangan syariah.

 

Laptah 2014 Akan Berskala Internasional

“Laptah kita kali ini akan go international. Karena selain kita akan mengundang Presiden RI kita juga akan mengundangan 10 Ketua Mahkamah Agung negara ASEAN. Untuk itu saya meminta semua panitia bekerja sama demi suksesnya Laptah kali ini.” Ungkap Nurhadi, Sekretaris MA, selaku Koordinator Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2014 pada rapat Finalisasi Penyusunan Laptah MA tahun 2014 di Pusdiklat MA, Mega Mendung Bogor (16/2).

 
Hakim Dan Pegawai
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Hasanuddin, S.Ag Khaimi, S.HIT. Mufardisshadri, S.HI Syakdiah, S.HI, MHRahmat Hidayat - S.HI, MH Bakhtiar, SH Syafli Usman, SH Maimonalisa, SH Jafri, BA Naam Dewita Irma Sari, S.HIJannatiza, S.HI Ronny Setiawan, A.Md Ahad ArmanMaurat Pirdaus
Alih Bahasa
Pencarian
Tanggal Hari Ini

Jam Kerja
Waktu Pelayanan
Senin - Kamis
08.00 - 16.30
Jum'at
08.00 - 17.00
Istirahat
Senin - Kamis
12.00 - 13.00
Jum'at
11.30 - 13.00
Link

Login



Webmail
webmail_green2
No Telepon Penting

Mahkamah Agung RI | Badilag | PTA Pekanbaru
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS