TUJUH PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN AGAMA : PENYELESAIAN PERKARA, MANAJEMEN SDM, PENGELOLAAN WEBSITE, PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI, IMPLEMENTASI SIADPA, PENGAWASAN DAN “JUSTICE FOR ALL”
panjang

tabayyun

INFORMASI PERKARA
 
Nama  
Nomor Perkara        

SIDANG MKH NONPALUKAN HAKIM AD HOC TIPIKOR MA

Mahkamah Agung menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim di ruang Wiryono, lantai dua gedung utama MA pada pukul 10.00 WIB dengan terlapor Hakim Ad Hoc Tipikor, Sofyan Martabaya, SH.,MH.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis hakim memutuskan hukuman nonpalu selama tiga belas (13) bulan dengan tidak menerima tunjangan bagi terlapor, dengan pertimbangan yang memberatkan karena telah mencoreng nama baik institusi Mahkamah Agung, dan dengan sengaja memalsukan identitas (status pernikahan, pekerjaan dan tanggal lahir) pada KTP untuk mempermudah syarat kelengkapan melangsungkan pernikahan yang ke-3 dan bertemu dengan salah satu pihak yang berperkara. Namun, majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang meringankan terlapor karena memiliki anak dan merupakan tulang punggung keluarga serta sudah mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya.

 

Implementasi Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Organisasi ( Sirenog) pada Lingkungan Mahkamah Agung RI

Biro Hukum dan Humas bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi mengadakan bimbingan teknis implementasi Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Organisasi ( Sirenog) modul aplikasi penatausahaan RKAKL Online Mahkamah Agung pada hari Rabu, 20 Mei 2015 diRuang rapat Mudjono, Lt. II gedung Mahkamah Agung RI Jakarta Pusat.

 

MA SELENGGARAKAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP VI TAHUN 2015

MA selenggarakan seleksi calon hakim ad hoc tipikor yang dibuka langsung oleh Hakim Agung Dr.Suhadi, SH.,MH,. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Peradilan Siti Nurdjanah,SH.,MH, dan Ketua PPSDM. Seleksi yang dipusatkan di Diklat ini diselenggarakan dari tanggal 29 Maret - 1 April 2015. Dengan jumlah peserta calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dari sekitar 319 orang yang mengikuti ujian tertulis hanya 51 orang yang memenuhi persyaratan. Yang diantaranya berasal dari Pengadilan Tingkat Pertama 38 (tiga puluh delapan orang) dan dari Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 13 (tiga belas ) orang.

 

Ini Prioritas Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2015

Badilag telah memiliki kriteria hakim peradilan agama yang akan diprioritaskan untuk dipromosikan dan dimutasikan pada tahun ini.

Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H. mengungkapkan, tahun ini Badilag akan memprioritaskan promosi dan mutasi kepada hakim-hakim yang bertugas di luar Jawa dan sedang sakit, dengan bukti surat keterangan dari dokter.

 

PA Dabo Singkep Luncurkan Portal Informasi Perkara

Dalam rangka meningkatkan teknologi informasi kembali Pengadilan Agama Dabo Singkep meluncurkan Portal Informasi Perkara dimana untuk sementara ini portal tersebut masih bersifat offline dan dipergunakan dilingkungan kantor dengan fasilitas Lan ataupun Wifi.

 

Dari KTP hingga Surat Pernyataan Nikah Sirri

Ada pelbagai fakta menarik di balik terselenggaranya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jumat (6/3/2015). Salah satunya ialah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan yang hendak mengikuti sidang terpadu.

Di samping melampirkan foto kopi KTP dan Kartu Keluarga, serta menyerahkan pas foto, mereka juga harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM itu diperlukan, karena layanan ini memang hanya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu.

 

Sekarang, Pejabat Eselon III dan IV Wajib Menyampaikan LHKASN

Saat ini, bukan saja penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dibebani kewajiban yang sama untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

"Kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

 
Hakim Dan Pegawai
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Hasanuddin, S.Ag Khaimi, S.HIT. Mufardisshadri, S.HI Syakdiah, S.HI, MHRahmat Hidayat - S.HI, MH Bakhtiar, SH Syafli Usman, SH Maimonalisa, SH Jafri, BA Naam Dewita Irma Sari, S.HIJannatiza, S.HI Ronny Setiawan, A.Md Ahad ArmanMaurat Pirdaus
Alih Bahasa
Pencarian
Tanggal Hari Ini

Jam Kerja
Waktu Pelayanan
Senin - Kamis
08.00 - 16.30
Jum'at
08.00 - 17.00
Istirahat
Senin - Kamis
12.00 - 13.00
Jum'at
11.30 - 13.00
Link

Login



Webmail
webmail_green2
No Telepon Penting

Mahkamah Agung RI | Badilag | PTA Pekanbaru
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS